Kamis, 29 Desember 2011

ORGANIZING

Pengantar Mengorganisir

Pengorganisasian adalah fungsi manajerial mengatur orang dan sumber daya untuk bekerja ke arah tujuan. Tujuan pengorganisasian termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan tugas-tugas yang akan dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan, membagi tugas ke dalam pekerjaan tertentu, pengelompokan pekerjaan ke departemen, menentukan hubungan pelaporan dan wewenang, mendelegasikan otoritas yang diperlukan untuk penyelesaian tugas, dan mengalokasikan dan mengerahkan sumber daya secara terkoordinasi.
Henri Fayol pertama kali diidentifikasi sebagai fungsi pengorganisasian manajemen dalam Administrasi monografi klasik Umum dan Industri. Buku ini diterbitkan di Perancis pada 1916 namun tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sampai tahun 1920-an, dan itu tidak dipublikasikan di Amerika Serikat sampai 1949. Monografi Fayol memiliki efek mendalam pada ajaran dan praktek manajemen di tahun-tahun sejak. Awal "prinsip-prinsip manajemen" teks diterbitkan pada tahun 1950 umumnya diselenggarakan sekitar fungsi manajemen, termasuk pengorganisasian, sebagaimana teks-teks manajemen paling dasar dalam akhir 1990-an.
Pengorganisasian memainkan peran sentral dalam proses manajemen. Setelah rencana dibuat tugas manajer adalah untuk melihat bahwa mereka dilakukan. Mengingat misi yang jelas, nilai-nilai inti, tujuan, dan strategi, peran pengorganisasian adalah untuk memulai proses implementasi oleh pekerjaan mengklarifikasi dan hubungan kerja. Ini mengidentifikasi siapa yang melakukan apa, yang bertanggung jawab dari mereka, dan bagaimana orang yang berbeda dan bagian dari organisasi berhubungan dan bekerja dengan satu sama lain. Semua ini, tentu saja, dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Tantangan kepemimpinan strategis adalah untuk memilih bentuk organisasi terbaik untuk sesuai dengan strategi dan tuntutan situasional lainnya.

Fungsi
Kesepakatan fungsi pengorganisasian dengan semua kegiatan yang mengakibatkan tugas formal tugas dan wewenang dan koordinasi usaha. Staf supervisor unit kerja, melatih karyawan, mengamankan sumber daya, dan memberdayakan kelompok kerja menjadi tim yang produktif. Langkah-langkah dalam proses pengorganisasian meliputi (1) rencana review, (2) daftar semua tugas yang harus dicapai, (3) membagi tugas ke dalam kelompok satu orang dapat mencapai - pekerjaan, (4) kelompok pekerjaan terkait bersama dalam logis dan efisien secara, (5) menetapkan bekerja untuk individu, (6) mendelegasikan kewenangan untuk membangun hubungan antara pekerjaan dan kelompok pekerjaan.
Sifat dan lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan untuk menentukan klasifikasi pekerjaan dan desain unit kerja. Pembagian spesialisasi tenaga kerja, atau bekerja, adalah sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi ke dalam pekerjaan yang terpisah. Persyaratan proses kerja dan tingkat keterampilan karyawan menentukan tingkat spesialisasi. Menempatkan orang yang mampu dalam pekerjaan masing-masing hubungan langsung dengan peningkatan produktivitas. Dalam rangka untuk memaksimalkan produktivitas, pengawas pertandingan tingkat karyawan keterampilan dengan persyaratan tugas.
Supervisor harus melakukan analisis alur kerja untuk memeriksa bagaimana bekerja menciptakan atau menambah nilai pada proses yang sedang berlangsung dalam suatu organisasi. Analisis alur kerja melihat bagaimana pekerjaan bergerak dari pelanggan atau sumber permintaan melalui organisasi ke titik di mana pekerjaan meninggalkan organisasi tersebut sebagai produk atau jasa untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dengan demikian, analisis alur kerja dapat digunakan untuk mengencangkan sambungan antara 'kerja dan pelanggan karyawan kebutuhan. Selain itu, dapat membantu untuk membuat terobosan kinerja utama seluruh rekayasa ulang proses bisnis (BPR), desain ulang pemikiran ulang yang fundamental dan radikal proses bisnis untuk mencapai perbaikan dramatis dalam biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan. BPR menggunakan analisis alur kerja untuk mengidentifikasi pekerjaan yang dapat dihilangkan atau digabungkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

SUMBER: http://www.calfel.info/


STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAN GARIS TANGGUNG JAWAB MASING-MASING BAGIAN
 "STRUKTUR ORGANISASI SUATU PERUSAHAAN & GARIS TANGGUNG JAWAB MASING-MASING BAGIAN PT.INDOFOOD"




Struktur organisasi perusahaan pt.indofood diatas masuk kedalam jenis departementalisasi FUNGSIONAL.
Struktur yang terdapat pada setiap organisasi pada dasarnya merupakan kerangka pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai yang melaksanakan pekerjaan. Setiap unsur-unsur harus dirancang dan ditaati sebaik-baiknya, sebagai pertimbangan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Kejelasan dari struktur ini didapat dalam satu organisasi dan dapat diketahui hubungan kerjanya secara fungsional antara satu bagian dengan bagian lainnya.

Susunan organisasi yang ada pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dapat dilihat pada gambar 5 dalam organisasi perlu adanya struktur organisasi, tanggung jawab dari seluruh aktivitas organisasi perusahaan. Struktur organisasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. merupakan suatu garis lurus dari atas ke bawah atau sebaliknya.

Dalam pengelolaan kegiatan perusahaan dilaksanakan oleh dewan direksi. Dewan direksi dipimpin oleh seorang direktur utama dengan dibantu tiga orang wakil direktur, serta enam direktur. Fungsi dari direktur utama adalah sebagai pimpinan umum dalam mengelola perusahaan, memegang kekuasaan secara penuh dan bertanggung jawab terhadap pengembangan perusahaan secara keseluruhan, menentukan kebijakan yang dilaksanakan perusahaan, melakukan penjadwalan seluruh kegiatan perusahaan.

Struktur organisasi yang ada telah berjalan dengan baik, dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas, didalamnya telah tercermin adanya pendelegasian wewenang serta tanggung jawab yang jelas pula, serta tergambar adanya pemisahan fungsi yang memungkinkan bekerjanya sistem pengendalian intern dan pengawasan.

        Job Description
1.      RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
            RUPS berada paling atas pada struktur organisasi perusahaan, biasanya diadakan setiap satu tahun sekali. Didalam rapat tersebut dewan direksi berkewajiban memberikan laporan perihal jalannya perusahaan mulai dari tata usaha keuangan dari tahun buku yang lalu yang harus ditentukan dan disetujui.
2.      Dewan Komisaris
Tugas utama dewan direksi adalah mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola perusahaan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, dewan direksi memiliki sepuluh anggota dewan direksi yang terdiri dari satu orang sebagai komisaris utama, enam anggota komisaris yang terdiri dari satu orang sebagai komisaris utama, enam anggota komisaris dan tiga anggota komisaris independent yang tidak terafiliasi dengan direksi dan dewan komisaris atau pemegang saham pengendali. 
3.      Dewan Direksi
Dewan direksi terdiri dari satu orang direktur utama, tiga orang wakil direktur utama dan enam orang direktur. Tugas utama dari direksi adalah menentukan usaha sebagai pimpinan umum dalam mengelola perusahaan, memegang kekuasaan secara penuh dan bertanggung jawab terhadap pengembangan perusahaan secara keseluruhan, menentukan kebijakan yang dilaksanakan perusahaan, melakukan penjadwalan seluruh kegiatan perusahaan. Tanggung jawab dari direksi adalah untuk mengelola usaha perseroan sesuai anggaran dasar. Pada tahun 2006 secara formal direksi mengadakan tiga kali rapat direksi untuk mengevaluasi kinerja operasional dan keuangan perseroan, serta meninjau strategi dan hal-hal penting lainnya. Selain itu beberapa pertemuan informal juga dilaksanakan untuk membahas dan menyetujui hal-hal yang membutuhkan perhatian dengan segera.
4.      Komite Audit
Dalam rangka memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) dan sejalan dengan semangat tata kelola perusahaan yang baik, dewan komisaris membentuk komite audit, komite audit dipimpin oleh seorang komisaris independen dan mempunyai tiga orang anggota yang terdiri dari satu komisaris independen dan dua professional independent yang memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam bidang keuangan.
Komite audit bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Fungsi utama dari komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk menjalankan peran pengendalian yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
a.    memberikan saran kepada dewan komisaris atas laporan dan hal-hal yang disampaikan direksi.
b.    Mengidentifikasi hal-hal yang harus ditindak lanjuti oleh dewan komisaris.
c.    Melakukan tugas-tugas yang diberikan dan yang terkait dengan peran dewan komisaris dalam hal pengendalian.
Disamping itu, komite audit memberikan opini yang independen dan profesional atas aspek-aspek kepatuhan, kontrol, manajemen resiko serta aktifitas audit internal dan eksternal. Komite audit juga terlibat dalam pemilihan dan penunjukkan akuntan publik dengan mempertimbangkan independensi dan objektifitas dari para auditor.
5.      Sekretaris Perusahaan
Sekretaris perusahaan berfungsi sebagai penghubung antara perseroan dengan institusi pasar modal, para pemegang saham, dan masyarakat. Sekretaris bertanggung jawab untuk memonitor kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal.


SUMBER: http://diemazoriordanism.blogspot.com/2011/11/struktur-organisasi-perusahaan-dan.html

PERENCANAAN STRATEGIS (STRATEGIC PLANNING)

                                                   PENGAMBILAN KEPUTUSAN
BAB I

PENDAHULUAN
   

     Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), PEST (Political, Economic, Social, Technological), atau STEER (Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory). Perencanaan Strategis ( Strategic Planning ) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan ( Kerzner , 2001 ) Untuk mencapai sebuah strategy yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan perusahaan, manajer operasi, haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis / strategic planning ( Brown , 2005 ). Kemampuan manufaktur, harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan stategi ( Skinner, 1969 ).Untuk mencapai sebuah strategy yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan perusahaan, manajer operasi, haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis Brown , 2005 ). Kemampuan manufaktur, harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan stategi ( Skinner, 1969 ).
Perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan manajemen perubahan, hal ini telah menjadi hasil penelitian beberapa ahli (e.g., Ansoff, 1965; Anthony,1965; Lorange, 1980; Steiner, 1979). Lorange (1980), menuliskan, bahwa strategic planning adalah kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan merubah perusahaan, sehingga apabila strategic planning tidak mendukung inovasi dan perubahan, maka itu adalah kegagalan

A. Latar Belakang
Tumbuh serta berkembangnya suatu organisasi hingga meraih keberhasilan atau kegagalan merupakan fungsi dari keputusan para manager sebagai para pembuat keputusan (decision makers). Keputusan yang dibuat para decision makers dapat memiliki resiko serta ketidakpastian yang tinggi tanpa adanya jaminan keberhasilan keputusan yang dibuat, dalam kenyataan terkadang proses membuat keputusan (decision making) merupakan sebuah proses trial and error. Banyak organisasi yang membuat keputusan yang salah, sebagai contoh adalah keputusan Microsoft untuk segera me-release sistem operasi terbarunya windows vista untuk menggantikan sistem operasi windows xp, keputusan Microsoft untuk segera mengeluarkan sistem operasi ini tidak didukung dengan fleksibilitas sistem operasi tersebut dalam menunjang perangkat-perangkat multimedia yang bersifat plug and play, sehingga banyak perangkat tersebut yang tidak dapat berfungsi seperti seharusnya. Akibatnya, sales dari vista operating system menjadi nilai merah bagi Microsoft meskipun. Microsoft telah mencoba mensiasatinya dengan cara memberikan bundle sistem operasi tersebut kedalam laptop atau personal computer (PC). Berbeda dengan kasus Microsoft banyak juga manajer membuat keputusan yang efektif sehingga membawa keberhasilan bagi organisasi, sebagai contoh adalah keputusan Meg Whitman untuk mendirikan sebuah trading company yang berbasis internet, sehingga lahirlah eBay.

      Ada banyak pendekatan mengenai bagaimana pengambilan keputusan dilakukan dalam suatu organisasi oleh para manajer sebagai decision makers, yang dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan prosesnya, yakni pembuatan keputusan individu yang meliputi Rational Approach dan Bounded Rationality serta proses pembuatan keputusan organisasi yang terdiri dari PerspectiveManagement science approach, Carniege model, Incremental decision proses model, Garbage can model.

B. Studi  Kasus
Penahanan yang dilakukan Polri terhadap dua Pimpinan KPK (komisi pemberantasan korupsi) non-aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah terkait dugaan penyalahgunaan wewenang kekuasan menimbulkan gemuruh politik yang sangat keras. Berbagai lapisan masyarakat Indonesia baik masyarakat umum, mahasiswa, politikus dan tokoh masyarakat secara bertubu-tubi mengungkapkan kekecewaannya pada kepolisian, kejaksaan, bahkan pemerintah.
Permasalahan ini bila dicermati tampaknya bukan sekedar adanya kasus seorang Bibit atau Chandra. Bagi sebagian aparat hukum dan praktisi hukum mungkin saja kasus ini adalah hal biasa. Tetapi karena akumulasi berbagai ketidakpercayaan publik kepada aparat penegak hukum dan penegak keadilan di negeri ini, kasus ini menjadi luar biasa. Ketidakpercayaan yang berlarut-larut yang tidak terselesaikan inilah yang mengakibatkan kecurigaan berlebihan dari berbagai kalangan dalam menyikapi kasus ini. Apalagi dari hasil sadapan telepon oleh KPK menginterpretasikan bagaimana Anggodo sang cukong besar dengan mudahnya mengatur skenario penangkapan Bibit Chandra. Dari sinilah mulai muncul kecurigaan skenario kriminalisasi KPK. Akhirnya saat ini angin sedang berhembus di belakang KPK untuk melawan ancaman pemidanaan oleh polisi.
Bahkan presiden sebagai decision makers dengan manajemen krisisnya mencoba memberikan terobosan hukum dan politik dengan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang disebut tim delapan. Tindakan ini adalah pilihan terakhir presiden untuk menyikapi mistrust dan distrust yang sedang terjadi dalam masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia. Tetapi tindakan inipun juga tidak sanggup meredam kegelisahan publik.

C. Tujuan
Tulisan ini dibuat sebagai pendalaman materi kuliah Teori Organisasi dan Manajemen Pengetahuan untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan suatu keputusan oleh decision makers dalam dunia nyata.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi
Proses pembuatan keputusan dalam organisasi dapat didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah. Proses ini terdiri dari dua tahapan, yaitu:
Tahap Identifikasi Masalah
Pada tahap ini informasi mengenai kondisi lingkungan serta organisasi di monitor untuk menentukan apakah kinerja organisasi memuaskan atau tidak, pada tahap ini juga dilakukan diagnosa penyebab terjadinya kekurangan pada organisasi, jika terjadi kemunduran kinerja.
Tahap Penyelesaian Masalah
Adalah tahap dimana terjadi pertimbangan terhadap setiap alternatif keputusan, pada tahap ini satu alternatif akan dipilih sebagai alternatif yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang dialami organisasi.
Berdasarkan kompleksitasnya keputusan organisasi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni:

Keputusan Terprogram
Merupakan keputusan yang berulang dan telah ditentukan sebelumnya, dalam keputusan terprogram prosedur dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami organisasi. Keputusan terprogram memiliki struktur yang baik karena pada umumnya kriteria bagaimana suatu kinerja diukur sudah jelas, informasi mengenai kinerja saat ini tersedia dengan baik, terdapat banyak alternatif keputusan, dan tingkat kepastian relatif yang tinggi. Tingkat kepastian relatif adalah perbandingan tingkat keberberhasilan antara 2 alternatif atau lebih. Contoh keputusan terprogram adalah, aturan umum penetapan harga pada industri rumah makan dimana makanan akan diberi harga hingga 3 kali lipat dari direct cost.

Keputusan Tidak Terprogram
Keputusan ini belum ditetapkan sebelumnya dan pada keputusan tidak terprogram tidak ada prosedur baku yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Keputusan ini dilakukan ketika organisasi menemui masalah yang belum pernah mereka alami sebelumnya, sehingga organisasi tidak dapat memutuskan bagaimana merespon permasalahan tersebut, sehingga terdapat ketidakpastian apakah solusi yang diputuskan dapat menyelesaikan permasalahan atau tidak, akibatnya keputusan tidak terprogram menghasilkan lebih sedikit alternatif keputusan dibandingkan dengan keputusan terprogram selain itu tingginya kompleksitas dan ketidakpastian keputusan tidak terprogram pada umumnya melibatkan perencanaan strategik.

B. Proses Pengambilan Keputusan Individu (Individual Decision Making)
Proses pembuatan keputusan individu yang dihasilkan oleh manager dapat dibedakan menjadi dua macam, pertama rational approach pendekatan ini menuntut manajer untuk membuat keputusan dan kedua adalah bounded rationality perspective yang menjelaskan bagaimana keputusan dibuat dibawah keterbatasan waktu dan sumber daya.

A. Rational Approach
Merupakan sebuah pendekatan rasional yang menekankan analisis permasalahan secara sistematis yang diikuti dengan pemilihan alternatif serta implementasi keputusan tersebut  proses pembuatan keputusan secara individu. Pendekatan ini merupakan model ideal bagaimana keputusan dibuat dan pada praktiknya pendekatan ini tidak sepenuhnya dapat dicapai dalam dunia nyata. Menurut model ini keputusan dibuat melalui 8 tahap, antara lain:
1) Monitor the decision environment
Pada tahap ini, manajer memonitor informasi yang mengindikasikan terjadinya penyimpangan baik itu informasi yang bersifat internal maupun eksternal.
2) Define the decision problem
Pada tahap ini dilakukan identifikasi detail dari permasalahan yang terjadi.
3) Specify decision objectives
Pada tahap ini manajer menentukan apa yang ingin dicapai oleh keputusan yang akan dibuat.
4) Diagnose the problem
Di tahap ini manajer  menelusuri lebih lanjut serta menganalisa apa yang menjadi sumber permasalahan.
5) Develop alternative solutions
Manajer mengemukakan tidak hanya satu alternatif keputusan dalam menangani masalah.
6) Evaluate alternatives
Pada tahap ini teknik-teknik statistik atau pengalaman pribadi dapat digunakan untuk mencari alternatif keputusan dengan tingkat keberhasilan tertinggi.
7) Choose the best alternative
Pada tahap ini kemampuan seorang manajer diuji untuk memutuskan alternatif keputusan mana yang harus dipilih, sehingga ditahap ini akan dihasilkan alternatif keputusan tunggal sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi.
8) Implement the chosen alternative
Pada tahap ini manager mulai menggunakan kemampuan persuasif dan administratif manjerial yang dimilikinya. Manajer juga dituntut untuk memberikan arahan guna menjamin keputusan yang diambil dilaksanakan dengan baik.

B. Bounded Rationality Perspective
Pendekatan proses pengambilan keputusan secara rasional sangat sulit dilakukan karena pada kenyataannya manajer dalam dunia nyata dituntut untuk melakukan pengambilan keputusan yang cepat, sehingga dalam pengambilan keputusan manajer akan terbatasi oleh waktu, faktor internal dan eksternal serta sifat alamiah suatu permasalahan yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya suatu analisa menyeluruh terhadap permasalahan tersebut. Hal ini menjadikan pengambilan keputusan secara rasional menjadi terbatasi (bounded rationality perspective). Pengambilan keputusan menggunakan pendekatan ini umumnya lebih menekankan pada aspek intuisi, pengalaman dan penilaian (judgement) dibandingkan dengan langkah-langkah logis. Intuisi tidak selalu bersifat irasional, karena intuisi didasarkan atas pengalaman bertahun-tahun dari seorang manajer terhadap pekerjaannya yang telah tersimpan di alam bawah sadarnya. Intuisi akan menghasilkan keberanian serta firasat mengenai alternatif keputusan mana yang diperkirakan dapat memecahkan permasalahan, sehingga intuisi akan mempersingkat waktu dalam pengambilan keputusan.

C. Proses Pengambilan Keputusan Organisasi
Pada level organisasi keputusan yang dibuat umumnya tidak berasal dari satu manajer tapi merupakan kombinasi keputusan yang melibatkan seluruh manajer pada suatu organisasi. Berdasarkan penelitian terdapat 4 macam proses pengambilan keputusan pada level organisasi, yaitu: PerspectiveManagement science approach, Carniege model, Incremental decision proses model, Garbage can model.

A. Management Science Approach
Pendekatan manajemen pengetahuan dapat didefinisikan sebagai pendekatan rasional pengambilan keputusan pada level organisasi. Pendekatan ini merupakan alat yang baik dalam proses pengambilan keputusan organisasi, terutama jika permasalahan yang terjadi dapat dianalisa serta variabel permasalahan dapat di identifikasi serta terukur. Kelemahan model ini adalah tidak banyak permasalahan dengan data kuantitatif yang memadai dan proses penyampaian tacit knowledge (pengetahuan yang dimiliki setiap manajer) umumnya sukar dilakukan. Keputusan yang dihasilkan menggunakan pendekatan ini dapat berupa kesimpulan kualitatif, kuantitatif atau kombinasi keduanya.

B. Carnegie Model
Model ini dapat digambarkan sebagai model bounded rationality perspective pada level organisasi. Model ini menjelaskan pengambilan keputusan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
1)        Adanya ketidakpastian karena terbatasnya informasi yang dapat diperoleh manajer serta konflik kepentingan yang terjadi karena setiap manajer memiliki tujuan, opini, nilai, serta pengalaman yang berbeda-beda akan mendorong terjadinya koalisi antar manajer.
2)        Koalisi akan dibutuhkan selama proses pengambilan keputusan karena:
a)         Ambiguitas tujuan organisasi dan inkonsistensi tujuan dari departemen operasi.
b)        Manajer tidak memiliki waktu, sumber daya serta kapasitas mental untuk mengidentifikasi setiap dimensi serta memproses seluruh informasi yang relevan dengan keputusan yang akan dibuat.
Terbentuknya koalisi antar manajer memungkin kan terjadinya diskusi, interpretasi tujuan serta permasalahan, tukar pendapat, menentukan prioritas masalah, serta dukungan secara sosial terhadap permasalahan beserta solusinya.
3)        Koalisi akan mempermudah pencarian solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada.
4)        Solusi yang ada akan menghasilkan keputusan yang akan memberikan solusi memuaskan (satisficing) dan bukan solusi optimal bagi organisasi. Hal ini terjadi karena adanya problemistic search, yaitu kondisi dimana manajer terpaku pada lingkungan koalisi yang terbentuk sehingga mereka hanya mengharapkan solusi yang secepatnya dapat memecahkan masalah tanpa mempertimbangkan optimalisasi organisasi.
Kelemahan model Carnegie antara lain, terkadang sulit untuk membangun koalisi yang solid, diskusi dalam tubuh koalisi biasanya memerlukan waktu lama untuk mencapai suatu kesepakatan dan keputusan yang dihasilkan biasanya hanya memberikan solusi satisficing, selain itu model ini juga menekankan pentingnya persetujuan politik (political bargaining) sehingga model Carnegie cocok digunakan dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi di organisasi.

C. Incremental Decision Process Model
Model ini pengambilan keputusan ini menyerupai dengan model pengambilan keputusan secara Carnegie, yang menekankan lebih detail pada tahapan mulai dari identifikasi masalah hingga solusinya, namun kurang menekankan pada faktor sosial dan politik. Tahapan pengambilan keputusan dapat dijabarkan melalui 3 fase, yaitu:
1) Identification Phase
Fase identifikasi ini diawali dengan rekognisi, yaitu suatu keadaan dimana para manajer menjadi sadar akan adanya masalah dan perlunya mengambil suatu keputusan. Rekognisi pada umumnya distimulasi oleh adanya masalah yang tercermin dari perubahan lingkungan eksternal organisasi sehingga terjadi penurunan kinerja. Kemudian, setelah rekognisi manajer akan melalui langkah selanjutnya, yakni diagnosis dimana terjadi pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan masalah yang terjadi.
2) Development Phase
Pada fase ini terbentuk beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya telah teridentifikasi. Solusi ini terbentuk melalui dua cara, antara lain:
a) Search
Pada cara ini dapat digunakan prosedur dalam mencari alternatif keputusan.
b) Design
Setelah itu dilakukan pemilihan desain solusi yang diinginkan melalui proses trial-and-error.
3) Selection Phase
Fase dimana terjadi pemilihan solusi. Pemilihan solusi ini dilakukan melalui 3 cara, pertama penilaian (judgement) dimana para pembuat keputusan melakukan penilaian terhadap alternatif-alternatif solusi yang ada. Kedua, perundingan (bargaining), perundingan akan terjadi jika pemilihan solusi melibatkan lebih dari satu pembuat keputusan, diskusi dan perundingan ini akan berjalan hingga terbentuk sebuah koalisi seperti yang dijelaskan pada model Carnegie diatas. Ketiga, pemberian wewenang (authorization) pada tahap ini keputusan akan disebarluaskan kepada setiap hirarki organisasi hingga level terbawah dari hirarki.
d. Garbage Can Model
Model ini merupakan hasil evolusi dari Carnegie Model dan Incremental Decision Process Model. Perbedaannya adalah, jika Carnegie dan Incremental Decision Process Model memberikan informasi mengenai bagaimana keputusan tunggal terbentuk, maka Garbage Can Model menggambarkan bagaimana alur setiap keputusan dibuat dalam organisasi secara keseluruhan. Beberapa karakteristik mengenai model ini adalah:
1) Organized anarchy
Yaitu suatu keadaan dimana terjadi tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, sehingga terjadi anarki organisasi dimana terjadi penyimpangan otoritas vertikal dari hirarki serta keputusan birokratik. Anarki organisasi ditandai dengan adanya perubahan yang cepat dan kolektif terhadap lingkungan birokrasi.
2) Streams of events
Karakteristik lain dari Garbage Can Model adalah proses pengambilan keputusan yang tidak berurutan dimana seharusnya pengambilan keputusan seharusnya diawali dengan adanya suatu masalah dan berakhir dengan ditemukannya solusi. Pengambilan keputusan yang terjadi pada model ini mengikuti aliran sebagai berikut:
a)    Problems
Masalah muncul saat terjadi ketidakpuasan terhadap kinerja.
b)   Potential solution
Merupakan gagasan yang dikemukakan seorang karyawan yang tidak selalu menduduki jabatan seorang manajer.
c)    Participants
Partisipan merupakan karyawan organisasi.
d)   Choice of opportunities
Merupakan saat dimana organisasi memiliki peluang dan harus membuat keputusan.
3) Consequnces
Gargbage can model memiliki 4 macam konsekuensi, antara lain:
a)    Solusi dapat saja terbentuk meskipun organisasi tidak sedang mengalami masalah.
b)   Pilihan dapat ditentukan meskipun terkadang tidak memecahkan permasalahan.
c)    Permasalahan dapat berlarut-larut, karena partisipan terbiasa dengan masalah yang terjadi dan menyerah untuk menyelesaikannya.
d)   Tidak semua masalah dapat terpecahkan.
Garbage can model cocok untuk digunakan pada pengambilan keputusan pada keadaaan problematik dengan informasi mengenai permasalahan yang sangat minim.

BAB III

PEMBAHASAN

Penahanan yang dilakukan Polri terhadap dua Pimpinan KPK non-aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah terkait dugaan penyalahgunaan wewenang kekuasan merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan secepatnya, karena kasus kriminalisasi KPK ini melibatkan Polri dan Kejaksaan sebagai dua organisasi penegakan hukum di Indonesia yang apabila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan kecurigaan berlebihan dari berbagai kalangan yang pada akhirnya akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Pada saat-saat seperti ini maka tugas seorang pemimpin, yakni Presiden Republik Indonesia (RI) untuk dapat menggunakan kewenangannya didalam pengambilan keputusan guna menyelesaikan polemik kriminalisasi KPK ini. Apabila dicermati lebih lanjut maka terdapat analogi antara Presiden RI dengan top-level manajer dari perusahaan, dimana baik itu Presiden RI dan top-level manajer suatu perusahaan merupakan seorang decision makers yang dituntut untuk melakukan pengambilan keputusan dalam  menyelesaikan permasalahan yang menimpa organisasi. Perbedaaan yang paling mendasar diantara keduanya hanyalah pada skala organisasi yang dipimpin, dimana Presiden memimpin organisasi pada level country atau state level sementara top-level-managers memimpin organisasi pada coorporate level. Sementara, alur pengambilan keputusan baik itu Presiden maupun top-level-managers akan mengikuti alur yang sama seperti yang dikemukakan pada landasan teori diatas, berikut merupakan alur yang paling mungkin dapat terjadi dalam pengambilan keputusan Presiden dalam menangani persoalan kriminalisasi KPK tersebut.
1.    Tingginya kompleksitas dan ketidakpastian keputusan, menyebabkan terbentuknya keputusan tidak terprogram, dimana keputusan belum ditetapkan sebelumnya dan tidak ada prosedur baku yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Organisasi, dalam hal ini negara Republik Indonesia menemui masalah yang belum pernah mereka alami sebelumnya, yakni kriminalisasi KPK. Sehingga organisasi tidak dapat memutuskan bagaimana merespon permasalahan tersebut, akibatnya terdapat ketidakpastian apakah solusi yang diputuskan dapat menyelesaikan permasalahan atau tidak, yang pada akhirnya keputusan tidak terprogram menghasilkan lebih sedikit alternatif keputusan dibandingkan dengan keputusan terprogram.
2.    Pengambilan keputusan individu menggunakan pendekatan rasionalitas yang menekankan langkah-langkah sistematis dan ilmiah dalam pengambilan keputusan (rational approach) tidak dimungkinkan untuk dilakukan dalam menyikapi permasalahan kriminalisasi KPK, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu, faktor politik, tekanan masyarakat terhadap kejelasan perkara, dan keterbatasan-keterbatasan lain. Hal ini menjadikan rasionalitas menjadi terkekang dan tidak memungkinkan bagi Presiden untuk membuat keputusan individu berdasarkan rationality approach, sehingga model bounded rationality perspective menjadi alternatif bagi alur pengambilan keputusan. Sehingga pengambilan keputusan menggunakan pendekatan atau model ini lebih menekankan pada aspek intuisi, pengalaman dan penilaian (judgement) dibandingkan dengan langkah-langkah logis dan mempersingkat waktu dalam pengambilan keputusan.
3.    Alur selanjutnya adalah pengambilan keputusan organisasi, pada level organisasi keputusan yang dibuat umumnya tidak berasal dari decision makers tapi merupakan kombinasi keputusan yang melibatkan banyak decision makers. Perkara kriminalisasi KPK memiliki karakteristik masalah sebagai berikut:
1.    Menuntut solusi yang cepat
2.    Sarat dengan muatan politik
3.    Tekanan publik yang tinggi
4.    Keterbatasan informasi terhadap permasalahan
Berdasarkan karakteristik tersebut maka pengambilan keputusan organisasi yang lebih cocok akan mengikuti Carnegie model atau Garbage can model, model Carnegie merupakan model bounded rationality perspective pada level organisasi yang menekankan pada faktor sosial dan politik, model Carnegie akan memberikan solusi tunggal terhadap permasalahan. Sementara, Garbage can model akan memberikan gambaran bagaimana alur setiap keputusan dibuat dalam organisasi secara keseluruhan dan memberikan solusi majemuk.
1.    Tim delapan yang merupakan tim pencari fakta (TPF) pada perkara kriminilisasi KPK, menggambarkan bagaimana alur pengambilan keputusan dibuat berdasarkan Carnegie model. Tim delapan, merupakan koalisi dengan komposisi yang terdiri dari sebagian besar pakar hukum yang bertugas mengumpulkan informasi seputar permasalahan yang ada serta memberi rekomendasi solusi yang diperkirakan dapat mengatasi permasalahan kepada Presiden. Terbentuknya koalisi antar pakar hukum ini memungkinkan terjadinya diskusi, interpretasi tujuan serta permasalahan, tukar pendapat, menentukan prioritas masalah, serta dukungan secara sosial terhadap permasalahan beserta solusinya, sehingga terbentuknya koalisi akan mempermudah pencarian solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada.
2.    Setelah TPF memberikan rekomendasi, maka alur keputusan akan kembali lagi kepada Presiden baik itu sebagai seorang individu maupun pemimpin organisasi. Keputusan akhir dari Presiden mengenai permasalahan tersebut akan menunjukkan kapabilitas dari seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi perkara kriminalisasi KPK yang telah menjadi burning issue bagi penegakan hukum di Indonesia. Alur pengambilan keputusan ini pada umumnya akan berlangsung cepat, namun faktor internal dan eksternal yang sarat muatan politik akan menjadi hambatan yang signifikan dalam pengambilan keputusan.

BAB IV

KESIMPULAN
.
     Ada beberapa pendekatan dan model untuk seorang pemimpin melakukan pengambilan keputusan, masing-masing model memiliki kelebihan serta kelemahannya sendiri-sendiri.
a. Rational Approach
Memiliki kelebihan, permasalahan dianalisa secara sistematis dan ilmiah, sehingga keputusan yang dihasilkan menekankan aspek rasionalitas. Kelemahannya, pendekatan ini tidak mungkin dilakukan dalam dunia nyata dengan segala kendala dan keterbatasan yang ada.
b. Bounded Rationality Perspective
Pendekatan ini merupakan pendekatan rasional dengan memperhitungkan segala keterbatasan yang ada, pendekatan ini lebih menekankan pada aspek intuisi, pengalaman dan penilaian (judgement) dibandingkan dengan langkah-langkah logis sehingga terjadi efisiensi waktu dalam pengambilan keputusan. Kelemahannya, model ini membutuhkan seseorang yang intuitif dengan pengalaman yang tinggi, selain itu model ini menghasilkan ketidakpastian yang besar.
c. Management Science Approach
Kesimpulan yang dihasilkan dengan pendekatan ini menghasilkan keputusan dengan tingkat keberhasilan yang relatif tinggi, kelemahan model ini adalah dibutuhkannya data kuantitatif, dan sulitnya menciptakan explicit knowledge dari tacit knowledge.
d. Carnegie Model
Model ini cocok untuk melakukan identifikasi masalah, kelemahannya sulit untuk membangun koalisi, menekankan pentingnya persetujuan politik (political bargaining) sehingga pencapaian kesepakatan umumnya memerlukan waktu yang lama.
e. Incremental Decision Process Model
Menekankan detail pada tahapan identifikasi masalah hingga solusi permasalahan, namun kurang menekankan pada faktor sosial dan politik.
f. Garbage Can Model
Model yang baik untuk pengambilan keputusan pada keadaaan problematik dengan informasi mengenai permasalahan yang sangat minim. Kelemahannya, alternatif keputusan sangat banyak sehingga sulit untuk menentukan mana keputusan yang terbaik.

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

1.    Daft, Richard. L. “Organization Theory and Design 8th ed, Vanderbilt University, Thomson South-Western 2004.”Hitt, Hoskisson, Ireland. “Management of Strategy Concepts and Cases, Thomson South-Western 2007.”
2.    Millmore, Lewis, Saunders, Thornhill, Morrow. “Strategic Human Resource Management Contemporary Issues, British, Prentice Hall 2007”
3.    Djalal, Dino. P. “Harus Bisa, Seni Kepemimpinan ala SBY.” R&W
4.    http://cetak.kompas.com/
SUMBER: http://icecube.blogstudent.mb.ipb.ac.id/2010/07/13/pengambilan-keputusan/

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR
Corporate Social Respondibility (mission)

    Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) merupakan komitment utama Indofood dalam membantu komunitas dan memberi kontribusi yang optimal kepada masyarakat.

    Pada tahun 2007, Indofood mengembangkan dan melaksanakan berbagai program yang didasarkan pada lima pilar utama dari filosofi CSR jangka panjang:
•    Building Human Capital
•    Maintaining Social Cohesion
•    Strenghtening Economic Value
•    Encouraging Good Governance
•    Protecting The Environment

CSR
Corporate Social Respondibility (programs)

    Building Human Capital
•    Indofood Riset Nugraha
•    Pustaka Anak Nusantara
•    Baktimu Guru, Masa Depan Pertiwi
•    Establishment of quality schools in plantations



    Maintaining Social Cohesion
•    Indofood Peduli
•    Posyandu Revitalization



    Protecting the Environment
•    Adopt Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production
•    Tree Planting Initiatives
•    Waste Management



    Strenghtening Economic Value
•    Bogasari Mitra Partnership
•    Development of SMEs in Aceh in conjunction with Swiss Contact
•    Partnerships with farmers



    Encouraging Good Governance
•    Compliance with 3 countries rules
•    Best practice certifications : HACCP, GMP, ISO, Halal, SNI


Kesimpulan:
Intinya, CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan

Sumber: http://www.indofood.com/CSR/Programs/tabid/112/language/id-ID/Default.aspx

Teori Manajemen & Penerapannya Pada Perusahaan Yang Mendorong Kesuksesan

Asal muasal perusahaan

      PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (dahulu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Gizindo Primanusantara, PT Indosentra Pelangi, PT Indobiskuit Mandiri Makmur, dan PT Ciptakemas Abadi) (IDX: ICBP) merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 oleh Sudono Salim dengan nama Panganjaya Intikusuma yang pada tahun 1994 menjadi Indofood. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran.
•    Sejarah
•    1990 - Didirikan dengan nama PT Panganjaya Intikusuma.
•    1994 - Berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur.
•    1995 - Mengakuisisi pabrik penggilingan gandum Bogasari.
•    1997 - Mengakuisisi 80% saham perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agribisnis serta distribusi.
•    2005 - Membentuk perusahaan patungan dengan Nestlé, mengakuisisi perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat.
•    2006 - Mengakuisisi 55,0% saham perusahaan perkapalan Pacsari Pte. Ltd.
•    2007 - Mencatatkan saham Grup Agribisnis di Bursa Efek Singapura dan menempatkan saham baru.
•    2008 - Mengakuisisi 100% saham Drayton Pte. Ltd. yang memiliki secara efektif 68,57% saham di PT Indolakto, sebuah perusahaan dairy terkemuka.
•    2009 - Memulai proses restrukturisasi internal Grup CBP melalui pembentukan PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) dan pemekaran kegiatan usaha mi instan dan bumbu yang diikuti dengan penggabungan usaha seluruh anak perusahaan di Grup Produk Konsumen Bermerek (CBP), yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan, ke dalam ICBP.
•    2010 - Menyelesaikan restrukturisasi internal Grup CBP melalui pengalihan kepemilikan saham anak perusahaan di Grup CBP dengan jumlah kepemilikan kurang dari 100% ke ICBP dan melakukan
 
     Penawaran Saham Perdana yang dilanjutkan dengan pencatatan saham ICBP di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2010.
Produk utama
•    Indomie
•    Pop Mie
•    Sarimi
•    Supermi
•    Mie Telur Cap 3 Ayam
•    Pop Bihun
•    Cheetos
•    Chiki
•    Jet-Z
•    Lays Potato Chips
•    Chitato Potato Chips
•    Qtela Cassava Chips
•    Indomilk
•    Cap Enaak
•    Tiga Sapi
•    Indoeskrim
•    Kremer
•    Crima
•    Nice Yogurt
•    Orchid Butter
•    Kecap Indofood
•    Sambal Indofood
•    Promina
•    SUN
•    Piring Lombok
•    Bumbu Kaldu Indofood
•    Bumbu Instan Indofood
•    Bumbu Racik Indofood
•    Bimoli
•    Simas Palmia
•    Happy Salad Oil
•    Bogasari
•    La Fonte
•    Trenz
•    Bim-Bim
•    Canasta
•    Maggi
•    Quaker Oats
•    Fruitamin
•    Tekita

Anak perusahaan
•    PT Indofood Fritolay Makmur (joint venture dengan PepsiCo)
•    PT Nestlé Indofood Citarasa Indonesia (joint venture dengan Nestlé)
•    PT Indolakto
•    PT PepsiCola Indobeverages (joint venture dengan PepsiCo)
•    PT Sari Incofood Corporation (joint venture dengan Incofood Corporation)
•    PT Quaker Indonesia (joint venture dengan Quaker Oats Company)
•    PT Surya Rengo Container

Sumber  referensi: http://id.wikipedia.org/wiki/Indofood_Sukses_Makmur

Our Company
Our Vision & Mission
Vision
Perusahaan Total Food Solutions
Mission
     Memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan
     Senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi kami
     Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan
     Meningkatkan stakeholders' values secara berkesinambungan
Sumber referensi : http://www.indofood.com/OurCompany/Overview/OurVisionMission/tabid/73/language/id-ID/Default.aspx

 PROMOTION
• Tagline : Indomie Seleraku
• Iklan : billboard, iklan TV, sponsor acara
• Event : Indomie menggelar ajang membuat lagu ”jingle”
untuk pelajar SMA, acara tersebut berjudul
Jingle Dare, yang berlangsung pada 24 April
2008.
• Pembuatan Shop Sign (Spanduk Nama Burjo dengan tema
Indomie untuk setiap Burjo di Yogyakarta) Ditinjau dari aspek
product life-cycle, Indomie saat ini berada pada posisi mature,
sudah stabil, memiliki brand equity yang sangat kuat sehingga
dapat bertahan sebagai Top of Mind merek mie instan. Pada
tahap ini Indomie tidak boleh lengah, dalam artian Indomie masih
tetap harus mengadakan promosi untuk me-remind customer
bahwa Indomie masih exsist, dan selalu berinovasi untuk
merejuvenasi produk maupun strategi promosinya. Indomie
sempat direbut pasarnya oleh Mie Sedaap (muncul tahun 2003)
sehingga pangsa pasar Indomie menurun, meskipun masih tetap
menguasai sebagian besar pasar. Sejak saat itu, menyadari
bahwa Mie Sedaap merupakan pesaing yang cukup kuat, Indomie
mulai “bangkit dari tidur panjangnya”, Indomie mulai gencar
beriklan lagi. Indomie menggunakan endorser artis terkenal
seperti 3 Diva, Gita Gutawa, maupun non artis seperti
remaja/pelajar. Indomie semakin mengukuhkan bahwa dia masih
menjadi mie instan nomor satu di Indonesia. Indomie juga
mengadakan acara ”Indomie Jingle Dare” untuk para pelajar SMA
yang bertujuan untuk lebih memodernisasi Jingle-nya. Hal ini
dimaksudkan untuk lebih meningkatkan brand awareness
remaja/pelajar mengenai produk Indomie. Indomie melihat
remaja/pelajar sebagai customer masa depan, jadi sejak sekarang
Indomie mulai memberikan semacam ”edukasi” mengenai Indomie.
Tentang strategi menghadapi persaingan, Indofood akan
menerapkan strategi Mastering The Present, Pre-empting the
Future. Strategi ini antara lain fokus kepada organic growth,
memanfaatkan competitive advantage melalui scale, scope, span,
dan speed. Selain itu akan menjalankan program cost efficiency
and cost cutting. Di samping itu tetap melanjutkan segmentasi
para konsumennya dengan memperkenalkan produk-produk
dengan higher price and higher margin.

STRATEGI KUNCI 3A  
 Keberhasilan Indomie terus bercokol di urutan teratas Top Brand adalah berkat konsistensi Indomie dalam menjalankan strategi kunci 3A:
a). Acceptability, yaitu rasa Indomie yang sudah bisa diterima di
lidah konsumen (Product).
b). Avalaibility, produk Indomie mudah diperoleh dimana saja (Place)
c). Affordability, tercermin dari harga eceran Indomie yag terjangkau
(Price)
Kesimpulannya .
PT. Indofood sukses makmur Tbk

*Produksi
  Distribusi
  Konsumsi
  Rumah tangga Negara (pemerintah)
  Masyarakat luar negeri


* badan hukum dan pemerintahan
  Badan pom
  Depkes
  MUI

*Media
  Media elektronik
  Media cetak
  Media massa
* Pesaing
  PT.sayap Mas Utama (Wingsfood) dengan produksi mie sedap
  PT. jakarana tama ( mie gaga)

Sumber referensi : http://uwiiii.wordpress.com/2010/03/22/pt-indofood-sukses-makmurtbk/

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

   RINGKASAN EKSEKUTIF

       RISCA BERNADETTA NOVIYANTI. 2008. Faktor - faktor Yang Berhubungan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Studi Kasus pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di bawah bimbingan HERMANTO SIREGAR dan DJONI TANOPRUWITO.

       Pesatnya perkembangan industri di era globalisasi ini tidak hanya menimbulkan dampak positif, melainkan juga menimbulkan dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan adalah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, sementara dampak negatifnya adalah timbulnya berbagai permasalahan sosial. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah yang sudah sering kita dengar dan kita lihat sehari - hari. Hal penting yang perlu disadari oleh perusahaan adalah fakta bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari dukungan masyarakat, sehingga sangat ironis jika aktivitas bisnis perusahaan justru merugikan masyarakat. Untuk itu, berbagai permasalahan sosial yang timbul akibat pesatnya pembangunan industri memerlukan perhatian besar dan penanganan khusus dari perusahaan - perusahaan industri yang menjalankan aktivitas bisnisnya di tengah lingkungan masyarakat. Dengan demikian diperlukan adanya tanggung jawab sosial perusahaan atau yang saat ini dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). Walaupun kini telah banyak perusahaan yang menyadari pentingnya pelaksanaan CSR, ada juga pihak - pihak yang bersikap kontra terhadap pelaksanaan program-program CSR. Perusahaan yang kontra beranggapan bahwa pelaksanaan program CSR memerlukan biaya yang sangat besar sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi finansial perusahaan. Munculnya kesadaran masyarakat dan kepentingan perusahaan terhadap harga saham serta pasar maka perusahaan dituntut untuk memperhatikan lingkungan. Prapersyaratan mutlak perusahaan yang berkeinginan menjadi perusahaan global adalah diperolehnya ISO dan pengakuan atas prestasi perusahaan dalam partisipasi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

     Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :
1). apakah regulasi pemerintah (Government Regulation) mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan,
2). apakah tekanan masyarakat (Community Pressure) mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan,
3). apakah tekanan organisasi lingkungan (Environmental Organization Pressure) mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan,
4). apakah tekanan media massa (Mass Media Pressure) mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, dan
5). apakah akuntansi sosial (Social Accounting) mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab sosial

Perusahaan.
Penelitian ini dimaksudkan untuk :
1). mengkaji hubungan antara regulasi pemerintah dengan pandangan perusahaan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan,
2). mengkaji hubungan antara tekanan masyarakat dengan pandangan perusahaan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan,
3). mengkaji hubungan antara tekanan organisasi lingkungan dengan pandangan perusahaan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan,
4). mengkaji hubungan antara tekanan media massa dengan pandangan perusahaan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, dan
5). mengkaji hubungan antara akuntansi sosial dengan pandangan perusahaan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

       Metode analisa data menggunakan uji validitas. Setelah dapat ditentukan bahwa kuisioner yang dibuat dalam penelitian ini adalah valid, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Dalam upaya menganalisis masalah yang diketengahkan dan menguji ke 5 (lima) hipotesis, umumnya dilakukan pendekatan melalui kualitatif naratif maupun analitis. Namun untuk menganalisis dan menguji hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, akan digunakan model kausalistik, diantaranya melalui parameter Kruskal Wallis dan korelasi Rank Spearmann. Kemudian untuk mengamati masing-masing signifikansi model, dilakukan melalui penduga uji Z dan chi kuadrat.

    Terhadap keseluruhan variabel independen yaitu regulasi pemerintah (X1), tekanan masyarakat (X2), tekanan organisasi (X3), tekanan media massa (X4), serta akuntansi sosial (X5) terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (Y) terlihat bahwa nilai Kruskal Wallis sebesar 0.155 dimana nilai Chi sebesar 14.744 atau (Kw 0.155 <214.744 ) maka (Ho) diterima dan (Ha)  dengan demikian variabel independen secara simultan tidakditolak, memiliki hubungan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (Y). Artinya setidak-tidaknya terdapat 1 (satu) variabel yang berbeda dengan persamaan diatas. Hasil uji signifikasi terlihat bahwa nilai Asymp.Sig 0.012 dimana =0.05 dengan demikian secara simultan variabel independen tidak memiliki hubungan signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

       Hasil analisa Pengujian Peringkat Antar Faktor adalah bahwa untuk variabel regulasi pemerintah dihasilkan nilai Kruskal-Wallis K 9.03, variabel tekanan masyarakat nilai K 15.05, variabel tekanan organisasi lingkungan nilai K 14.93, variabel tekanan media massa nilai K 11.11, dan variabel akuntansi sosial memberikan hasil nilai K 10.32. Berdasarkan pengujian, variabel tekanan masyarakat (X2) dan tekanan organisasi lingkungan (X3) tidak memiliki persamaan atau (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Artinya yang relatif paling penting adalah tekanan masyarakat dan tekanan organisasi lingkungan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
Hasil analisis hubungan antara variabel dengan menggunakan perhitungan Rank Spearman sebagai berikut :

     Variabel regulasi pemerintah terdapat hubungan positif kuat dengan tekanan masyarakat, tekanan media massa, dan akuntansi sosial, namun variabel regulasi pemerintah memiliki hubungan dengan tekanan organisasi lingkungan dan variabel regulasi pemerintah tidak memiliki hubungan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel tekanan masyarakat terdapat hubungan positif kuat dengan tekanan media masa, akuntansi sosial dan tanggung jawab sosial perusahaan, namun variabel tekanan masyarakat memiliki hubungan terhadap tekanan organisasi lingkungan. Variabel tekanan organisasi lingkungan tidak memiliki hubungan terhadap tekanan media masa, namun memiliki hubungan terhadap akuntansi sosial dan memiliki hubungan positif kuat terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel tekanan media masa terdapat hubungan positif kuat terhadap akuntansi sosial dan tidak memiliki hubungan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel akuntansi sosial tidak memiliki hubungan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

     Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap keseluruhan variabel dapat disimpulkan sebagai berikut : 1). variabel regulasi pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, 2). variabel tekanan masyarakat memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial

      Berdasarkan hasil kesimpulan maka saran - saran atas penelitian ini adalah :
1). Pada variabel regulasi pemerintah kiranya perusahaan harus memperhatikan aspek hukum khususnya berkenaan dengan alokasi biaya lingkungan,
2). Pada variabel tekanan masyarakat kiranya manajemen perlu memperhatikan aspek biaya comunity relations sebagai biaya variabel yang dapat dialokasikan berdasarkan nilai keuntungan perusahaan atau masing - masing lokasi pabrik dimana perusahaan berdomisili,
3). Pada variabel tekanan organisasi lingkungan kiranya manajemen perlu memperhatikan aspek biaya pengelolaan limbah dan carbon yang dihasilkan,
4). Pada variabel tekanan media massa kiranya manajemen perlu menetapkan public inrelation perusahaan baik pada divisi khusus maupun dilakukan outrsourcing, sehingga perusahaan tidak terfokus pada media, dan
5). Pada variabel akuntansi sosial kiranya manajemen perlu memperhatikan aspek - aspek tanggung jawab ekonomi (Make a profit ) dimana unsur laba menjadi bagian persyaratan untuk berkembang.

Guna penyempurnaan penelitian maka penelitian selanjutnya disarankan untuk :
1). Memperluas variabel yang diteliti karena dengan memperluas variabel diharapkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dapat lebih terfokus,
2) Dilakukan pada beberapa sektor industri sehingga hasil penelititan dapat bersifat umum, dan
3). Pemilihan responden diutamakan kepada orang yang memahami variabel yang diamati, sehingga dimungkinkan jawaban yang seoptimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan.


Corporate Social Respondibility (mission)

    Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) merupakan komitment utama Indofood dalam membantu komunitas dan memberi kontribusi yang optimal kepada masyarakat.

Pada tahun 2007, Indofood mengembangkan dan melaksanakan berbagai program yang didasarkan pada lima pilar utama dari filosofi CSR jangka panjang:
•    Building Human Capital
•    Maintaining Social Cohesion
•    Strenghtening Economic Value
•    Encouraging Good Governance
•    Protecting The Environment


Corporate Social Respondibility (programs)

    Building Human Capital


        •    Indofood Riset Nugraha
•    Pustaka Anak Nusantara
•    Baktimu Guru, Masa Depan Pertiwi
•    Establishment of quality schools in plantations



    Maintaining Social Cohesion
        •    Indofood Peduli
•    Posyandu Revitalization



    Protecting the Environment

        •    Adopt Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production
•    Tree Planting Initiatives
•    Waste Management



    Strenghtening Economic Value

        •    Bogasari Mitra Partnership
•    Development of SMEs in Aceh in conjunction with Swiss Contact
•    Partnerships with farmers



    Encouraging Good Governance
        •    Compliance with 3 countries rules
•    Best practice certifications : HACCP, GMP, ISO, Halal, SNI

     Kesimpulan: Intinya, CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan



Sumber: http://www.indofood.com/CSR/Programs/tabid/112/language/id-ID/Default.aspx

Kamis, 22 Desember 2011

sumber daya manusia indonesia

Sumber Daya Manusia Indonesia
Terkait dengan kondisi sumber daya manusia Indonesia yaitu adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta.
Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi. Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan perguruan tinggi. Kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di Indonesia.
Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia lebih dari 300.000 orang.
Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam intensif (hutan, dan hasil tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung. Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM.
Rendahnya SDM Indonesia diakibatkan kurangnya penguasaan IPTEK, karena sikap mental dan penguasaan IPTEK yang dapat menjadi subyek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan.
Salah satu problem struktural yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan subordinasi dari pembangunan ekonomi. Pada era sebelum reformasi pembangunan dengan pendekatan fisik begitu dominan. Hal ini sejalan dengan kuatnya orientasi pertumbuhan ekonomi.
Dampak IPTEK Terhadap SDM Indonesia
Pengaruh IPTEK terhadap peningkatan SDM Indonesia khususnya dalam persaingan global dewasa ini meliputi berbagai aspek dan merubah segenap tatanan masyarakat. Aspek-aspek yang dipengaruhi, adalah sebagai berikut :
1. Dampak yang ditimbulkan oleh teknologi dalam era globalisasi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, sangat luas. Teknologi ini dapat menghilangkan batas geografis pada tingkat negara maupun dunia.
2. Aspek Ekonomi.
Dengan adanya IPTEK, maka SDM Indonesia akan semakin meningkat dengan pengetahuan-pengetahuan dari teknologi tersebut. Dengan kemajuan SDM ini, tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan ekonomi di Indonesia. Berkaitan dengan pasar global dwasa ini, tidaklah mungkin jika suatu negara dengan tingkat SDM rendah dapat bersaing, untuk itulah penguasaan IPTEK sangat penting sekali untuk dikuasai.
Selain itu, tidak dipungkiri globalisasi telah menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat di masa kini akibat pengaruh negatif dari globalisasi.
3. Aspek Sosial Budaya.
Globalisasi juga menyentuh pada hal-hal yang mendasar pada kehidupan manusia, antara lain adalah masalah Hak Asasi Manusia (HAM), melestarikan lingkungan hidup serta berbagai hal yang menjanjikan kemudahan hidup yang lebih nyaman, efisien dan security pribadi yang menjangkau masa depan, karena didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak yang timbul diakibatkannya ikatan-ikatan tradisional yang kaku, atau dianggap tidak atau kurang logis dan membosankan. Akibat nyata yang timbul adalah timbulnya fenomena-fenomena paradoksal yang muaranya cenderung dapat menggeser paham kebangsaan/nasionalisme. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya tanggapan masyarakat atas kasus-kasus yang terjadi dinilai dengan didasarkan norma-norma kemanusiaan atau norma-norma sosial yang berlaku secara umum (Universal internasional).
Dari uraian diatas mengenai IPTEK dalam upaya peningkatan SDM Indonesia di era globalisasi ini, sudah jelas bahwa dengan adanya IPTEK sudah barang tentu menunjang sekali dalam kaitannya meningkatkan kualitas SDM kita. Dengan meningkatnya kualitas SDM, maka Indonesia akan lebih siap menghadapi era globalisasi dewasa ini.
Perlu sekali diperhatikan, bahwasannya dengan adanya IPTEK dalam era globalisasi ini, tidak dipungkiri juga akan menimbulkan dampak yang negatif dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi, budaya maupun imformasi dan komunikasi, untuk itulah filtrasi sangat diperlukan sekali dalam penyerapan IPTEK, sehingga dampak negatif IPTEK dalam upaya peningkatan SDM dapat ditekan seminimal mungkin
DAFTAR PUSTAKA
Cascio K. Wayne dan Awad A. Yulk. (1981). Human Resources
Management: An Information System Approach. Virginia: Reston
Publishing Company. Inc.
Castetter, W.B. (1982). The Personnel Function in Education
Administration. New York: Mac Millan Publishing Co. Inc.
Flippo B. Edwin. (1984). The Personnel Management. Mc Graw Hill
Book Company.
Haneman H.G. (1981). Managing Personnel and Human Resources:
Strategies and Programs. Illinois: Richard D. Irwin Inc.